SariAgri – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok pupuk untuk memenuhi kebutuhan selama enam pekan ke depan sekitar 803 ribu ton di gudang kabupaten (lini III) di seluruh Indonesia jelang libur Hari Raya Idul Fitri dan persiapan masa tanam.

Jumlah stok itu hampir tiga kali lipat dari stok minimum ketentuan pemerintah, sebesar 290 ribu ton dengan rincian pupuk Urea 349 ribu ton, NPK 175 ribu ton, ZA 102 ribu ton, SP-36 83 ribu ton, dan organik 93 ribu ton.

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gusrizal mengatakan sebagaimana arahan Menteri Pertanian, pihaknya telah memperkuat sistem distribusi sehingga semakin handal, efektif dan efisien.

“Petugas lapangan kami memantau stok dan realisasi penyaluran secara harian hingga mengevaluasi kinerja distributor setiap tiga bulan sekali dan kios resmi setiap enam bulan sekali,” ujarnya, Senin (10/5/2021).

Baca Juga: Teknologi Pertanian Pintar Dikembangkan untuk Tekan Biaya Produksi 10 Provinsi Penghasil Beras Terbesar di Indonesia – Berita Pangan

Sebagai bentuk pengawasan, Pupuk Indonesia menempatkan 612 petugas lapangan di berbagai daerah. Melalui petugas ini, perusahaan rutin berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perdagangan, distributor hingga kios resmi di daerah.

Selain itu, Pupuk Indonesia menerapkan digitalisasi guna memastikan kegiatan distribusi dapat dimonitor setiap saat. Di antaranya dengan menerapkan Distribution Planning and Control System (DPCS), yaitu sistem untuk merencanakan dan memantau pergerakan kapal, angkutan darat dan kondisi stok di gudang secara real time.
Berita Pertanian Terkini Web Commerce (WCM), untuk penebusan pupuk secara online, dan sebagainya.

“Sehingga monitoring bisa kami lakukan secara online dari gudang produsen (lini I) hingga ke gudang penyangga (lini II) di tingkat provinsi,” jelasnya.

Pupuk Indonesia juga memperkenalkan sistem informasi niaga yang bertujuan memantau pergerakan pupuk bersubsidi dari gudang distributor (lini III) hingga ke ke seluruh kios resmi (lini IV).

“Penyaluran pupuk bersubsidi ini berdasar pada data alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada awal tahun,” jata Gusrizal.

Sedangkan untuk pengawasan pupuk bersubsidi, hal ini dilakukan mulai dari Kementerian Pertanian di tingkat pusat, Pupuk Indonesia dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di tingkat provinsi dan kabupaten.

Gusrizal menekankan sesuai ketentuan pemerintah, pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang menggarap lahan kurang dari 2 hektare, tergabung dalam kelompok tani, menyusun elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), dan untuk sebagian daerah harus memiliki Kartu Tani. 

Video terkait: